Kajian Yuridis Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat Terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (Dikaji Dari Perspektif Hukum Tata Negara)

Acta Comitas
doi 10.24843/ac.2019.v04.i01.p13
Full Text
Abstract

Available in full text

Date
Authors
Publisher

Universitas Udayana

Related search

Penggunaan Hak Interpelasi Dewan Perwakilan Rakyat Perspektif Fiqih Siyasah

Ahkam: Jurnal Hukum Islam
2017English

Kekuasaan Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Penggunaan Hak Angket Menurut Undang-Undang Dasar 1945

Solusi
2019English

Tinjauan Yuridis Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Melakukan Penyidikan Penggabungan Perkara Tindak Pidana Korupsi Dan Pencucian Uang

Halu Oleo Law Review
2018English

Problematika Dalam Pengisian Jabatan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (Kajian Kritis Terhadap Kewenangan DPR Dalam Memilih Pimpinan KPK)

Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum
2018English

Hak Warga Negara Dalam Pemenuhan Lingkungan Tempat Tinggal Yang Layak Ditinjau Dari Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia

Jurnal Jatiswara
2018English

Kajian Yuridis Prilaku Korupsi Pejabat Public Di Era Otonomi Daerah Ditinjau Dari Perspektif Pemerintahan Yang Baik

GANEC SWARA
2019English

Pengakuan Negara Baru Ditinjau Dari Perspektif Hukum Internasional (Studi Terhadap Kemerdekaan Kosovo)

FIAT JUSTISIA
2015English

Pembentukan Peraturan Daerah Syari’ah Dalam Perspektif Hukum Tata Negara Pascareformasi

Lentera Hukum
2018English

Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia

JCH (Jurnal Cendekia Hukum)
2018English

Amanote Research

Note-taking for researchers

Follow Amanote

© 2024 Amaplex Software S.P.R.L. All rights reserved.

Privacy PolicyRefund Policy