Hakekat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Sengketa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)

Halu Oleo Law Review

doi 10.33561/holrev.v1i2.3639

Full Text

Abstract

Available in

Date

March 14, 2018

Authors

Guasman Tatawu

Publisher

Fakultas Hukum Universitas Halu Oleo

Related search

Sistem Pembuktian Dalam Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada) Di Mahkamah Konstitusi

Jurnal Dinamika Hukum

2011

Indonesian

Konstruksi Legislasi Dewan Perwakilan Daerah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/Puu-X/2012 Jo. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011)

Binamulia Hukum

2017

Indonesian

Manajemen Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah

Jurnal Desentralisasi

2006

Indonesian

Kedudukan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/Puu-X11/2014

Mimbar Keadilan

2019

Indonesian

Eksistensi Peradilan Agama Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No.93/Puu-X/2012 Tentang Penyelesaian Sengketa Perbankan Shariah

Justicia Islamica

2015

Indonesian

Keterlibatan Kaum Bangsawan Dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Di Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan

ARISTO

2016

Indonesian

Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Menguji Undang Undang Tentang Jabatan Notaris Terhadap Pengawasan Notaris

Jurnal Hukum Respublica

2018

Indonesian

Hukum Kodrat Dan Hukum Positif Dalam Mewujudkan Pemilihan Umum Kepala Daerah Serentak 2020 Yang Berintegritas

Jatiswara

2019

Indonesian

Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Mengenai Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 Terhadap Hukum Keluarga Di Indonesia

Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam

1970

Indonesian

Amanote Research

Hakekat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Sengketa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)

Halu Oleo Law Review

Full Text

Abstract

Date

Authors

Publisher

Related search

Sistem Pembuktian Dalam Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada) Di Mahkamah Konstitusi

Konstruksi Legislasi Dewan Perwakilan Daerah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/Puu-X/2012 Jo. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011)

Manajemen Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah

Kedudukan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/Puu-X11/2014

Eksistensi Peradilan Agama Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No.93/Puu-X/2012 Tentang Penyelesaian Sengketa Perbankan Shariah

Keterlibatan Kaum Bangsawan Dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Di Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan

Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Menguji Undang Undang Tentang Jabatan Notaris Terhadap Pengawasan Notaris

Hukum Kodrat Dan Hukum Positif Dalam Mewujudkan Pemilihan Umum Kepala Daerah Serentak 2020 Yang Berintegritas

Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Mengenai Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 Terhadap Hukum Keluarga Di Indonesia