Kedudukan Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi, Dan Badan Kepegawaian Negara Dalam Hierarki Peraturan perUndang-Undangan Di Indonesia

Jatiswara
doi 10.29303/jatiswara.v34i3.216
Full Text
Abstract

Available in full text

Date
Authors
Publisher

Universitas Mataram

Related search

Konsep Tanggung Jawab Sosial Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia

Arena Hukum
2014English

Harta Bersama Menurut Hukum Islam Dan Perundang-Undangan Di Indonesia

Mizan: Journal of Islamic Law
2018English

Kedudukan Jaksa Sebagai Pengacara Negara Dalam Lingkup Perdata Dan Tata Usaha Negara

Jurnal Yustika: Media Hukum dan Keadilan
2019English

Wakaf Di Indonesia Potensi Dan Cara Penyelesaiannya Menurut Peraturan Perundang Undangan

Syariah Jurnal Hukum dan Pemikiran
2015English

Wakaf Benda Bergerak Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Perundang-Undangan Di Indonesia

Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial
2018English

Pengaturan Tentang Tenaga Kesehatan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Dan Azas Kepastian Hukum

SOEPRA
2019English

Implementasi Prinsip Negara Hukum Dan Demokrasi Dalam Pembentukan Peraturan Daerah

Halu Oleo Law Review
2018English

Implementasi Ide Restorative Justice Ke Dalam Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Anak Di Indonesia

Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)
2018English

Prinsip-Prinsip Negara Hukum Dan Demokrasi Dalam Pembentukan Peraturan Daerah

Jurnal Hukum Respublica
2018English

Amanote Research

Note-taking for researchers

Follow Amanote

© 2024 Amaplex Software S.P.R.L. All rights reserved.

Privacy PolicyRefund Policy