Pemberhentian Kepala Daerah Karena Melakukan Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang Hukum Islam

AL IMARAH : JURNAL PEMERINTAHAN DAN POLITIK ISLAM
doi 10.29300/imr.v3i1.2141
Full Text
Abstract

Available in full text

Date
Authors
Publisher

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu

Related search

Pembalikan Beban Pembuktian Sebagai Kebijakan Hukum Pidana Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi

Jurnal Hukum Respublica
2017English

Mekanisme Pemberhentian Kepala Daerah Dan/Atau Wakil Kepala Daerah Menurut Undang-Undang Tentang Pemerintahan Daerah Tahun 1974-2014

AL IMARAH : JURNAL PEMERINTAHAN DAN POLITIK ISLAM
2018English

Penafsiran Hakim Terhadap Ketentuan Pidana Minimum Khusus Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi

Jurnal Hukum dan Peradilan
2018English

Obstruction of Justice Dalam Pasal 21 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Media Iuris
2020English

Pidana Bersyarat Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Fikih

Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam
2015English

Pertanggungjawaban Partai Politik Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi

Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada
2019English

Kebijakan Hukuman Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam

JURNAL ILMIAH ADVOKASI
2019English

Sifat Melawan Hukum Dalam Tindak Pidana Korupsi

Jurnal Jatiswara
2018English

Patologi Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi

Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam
2018English

Amanote Research

Note-taking for researchers

Follow Amanote

© 2024 Amaplex Software S.P.R.L. All rights reserved.

Privacy PolicyRefund Policy