(PDF) Penerapan Pasal 54, 103 Dan 127 Ayat (2) Dan (3)

Penerapan Pasal 54, 103 Dan 127 Ayat (2) Dan (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Dalam Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Negeri Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Bagi Diri Sendiri

Binamulia Hukum

doi 10.37893/jbh.v8i2.84

Full Text

Open PDF

Abstract

Available in full text

Date

December 30, 2019

Authors

Junaidi Junaidi

Publisher

Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana

Related search

Perbandingan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak Dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Dalam Pemeriksaan Perkara Anak Di Pengadilan Anak

FIAT JUSTISIA

2015

English

Penerapan Delik Jabatan Dalam Pasal 3 Dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus No. 1260/Pid.B/2010/PN.JKT.SEL a.n. Drs. Susno Duadji, S.H., M.H., MSc.)

Binamulia Hukum

2018

English

Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Menurut Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Uu Ite)

MIZAN, Jurnal Ilmu Hukum

2019

English

Tinjauan Hukum Mahkamah Konstitusi Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian

Sovereign: Jurnal Ilmiah Hukum

2020

English

Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Dalam Penjualan Aset Perseroan Berdasarkan Pasal 102 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

2017

English

TINJAUAN FILOSOFIS (Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 Tentang Pencatatan Perkawinan)

Mahakim

2018

English

Kedudukan Saksi Instrumentair Akta Notaris Dalam Kaitannya Dengan Pasal 16 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

Acta Comitas

2016

English

Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Dalam Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandangdisabilitas Di Kabupaten Bone

Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan

2019

English

Penyuluhan Hukum Dalam Upaya Peningkatan Kesadaran Hukum Berlalulintas Melalui Pemahaman Terhadap Isi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

JURNAL PENDIDIKAN ILMU SOSIAL

2017

English

Amanote Research

Penerapan Pasal 54, 103 Dan 127 Ayat (2) Dan (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Dalam Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Negeri Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Bagi Diri Sendiri

Binamulia Hukum

doi 10.37893/jbh.v8i2.84

Full Text

Abstract

Date

Authors

Publisher

Related search

Perbandingan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak Dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Dalam Pemeriksaan Perkara Anak Di Pengadilan Anak

Penerapan Delik Jabatan Dalam Pasal 3 Dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus No. 1260/Pid.B/2010/PN.JKT.SEL a.n. Drs. Susno Duadji, S.H., M.H., MSc.)

Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Menurut Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Uu Ite)

Tinjauan Hukum Mahkamah Konstitusi Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian

Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Dalam Penjualan Aset Perseroan Berdasarkan Pasal 102 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

TINJAUAN FILOSOFIS (Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 Tentang Pencatatan Perkawinan)

Kedudukan Saksi Instrumentair Akta Notaris Dalam Kaitannya Dengan Pasal 16 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Dalam Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandangdisabilitas Di Kabupaten Bone

Penyuluhan Hukum Dalam Upaya Peningkatan Kesadaran Hukum Berlalulintas Melalui Pemahaman Terhadap Isi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan