Sistem Pembuktian Terbalik (Shifting the Burden of Proof) Menurut Uu No 20 Tahun 2001 Jo Uu No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Perspektif
doi 10.30742/perspektif.v11i3.281
Full Text
Abstract

Available in full text

Date
Authors
Publisher

Universitas Wijaya Kusuma Surabaya

Related search

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menurut Uu No. 31 Tahun 1999 Jo. Uu No. 20 Tahun 2001

Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam
2016English

Obstruction of Justice Dalam Pasal 21 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Media Iuris
2020English

Penanggulangan Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Khususnya Wanita Dan Anak Menurut Uu No 21 Tahun 2007

Binamulia Hukum
2017English

Sistem Pembebanan Pembuktian Terbalik Pada Tindak Pidana Korupsi

Arena Hukum
2012English

EFEKTIFITAS KONSEP DIVERSI DALAM PROSES PERADILAN ANAK PELAKU TINDAK PIDANA MENURUT UU NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK (Dalam Proses Peradilan Anak Pelaku Tindak Pidana Di Kabupaten Malang)

Jurnal Ilmiah Hukum LEGALITY
2017English

Penerapan Delik Jabatan Dalam Pasal 3 Dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus No. 1260/Pid.B/2010/PN.JKT.SEL a.n. Drs. Susno Duadji, S.H., M.H., MSc.)

Binamulia Hukum
2018English

Relevansi Teori Maslahat Dengan Uu Pemberantasan Korupsi

Journal de Jure
2009English

Implementasi Konsep Perma No 2 Tahun 2012 Tentang Batasan Tindak Pidana Ringan Pada Sistem Peradilan Pidana Di Kabupaten Labuhanbatu

JURNAL ILMIAH ADVOKASI
2018English

Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dari Pelaku Usaha Periklanan Menurut UU Nomor 8 Tahun 1999

Solusi
2019English

Amanote Research

Note-taking for researchers

Follow Amanote

© 2024 Amaplex Software S.P.R.L. All rights reserved.

Privacy PolicyRefund Policy