Obstruction of Justice Dalam Pasal 21 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Media Iuris
doi 10.20473/mi.v2i3.15208
Full Text
Abstract

Available in full text

Date
Authors
Publisher

Universitas Airlangga

Related search

Penerapan Delik Jabatan Dalam Pasal 3 Dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus No. 1260/Pid.B/2010/PN.JKT.SEL a.n. Drs. Susno Duadji, S.H., M.H., MSc.)

Binamulia Hukum
2018English

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menurut Uu No. 31 Tahun 1999 Jo. Uu No. 20 Tahun 2001

Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam
2016English

Pembalikan Beban Pembuktian Sebagai Kebijakan Hukum Pidana Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi

Jurnal Hukum Respublica
2017English

Penafsiran Hakim Terhadap Ketentuan Pidana Minimum Khusus Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi

Jurnal Hukum dan Peradilan
2018English

Sistem Pembuktian Terbalik (Shifting the Burden of Proof) Menurut Uu No 20 Tahun 2001 Jo Uu No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Perspektif
2006English

Pemberhentian Kepala Daerah Karena Melakukan Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang Hukum Islam

AL IMARAH : JURNAL PEMERINTAHAN DAN POLITIK ISLAM
2018English

TINJAUAN FILOSOFIS (Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 Tentang Pencatatan Perkawinan)

Mahakim
2018English

Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Menurut Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Uu Ite)

MIZAN, Jurnal Ilmu Hukum
2019English

Penyelesaian Debitur Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Jaminan Fidusia Menurut Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia

Solusi
2018English

Amanote Research

Note-taking for researchers

Follow Amanote

© 2024 Amaplex Software S.P.R.L. All rights reserved.

Privacy PolicyRefund Policy