Pengaturan Kewenangan Kementerian Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Dalam Mekanisme Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah

Acta Comitas
doi 10.24843/ac.2018.v03.i02.p08
Full Text
Abstract

Available in full text

Date
Authors
Publisher

Universitas Udayana

Related search

Tinjauan Hukum Terhadap Pembatalan Sertifikat Hak Pakai Tanah Sebagai Aset Pemerintah Pada Badan Pertanahan Nasional Kota Samarinda (Di Tinjau Dari Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan)

Yuriska : Jurnal Ilmiah Hukum
2019English

Penunjukan Desa Pakraman Sebagai Subyek Hak Pemilikan Bersama (Komunal) Atas Tanah Berdasarkan Keputusan Menteri Agraria Dan Tata Ruang /Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 276/Kep-19.2/X/2017

Acta Comitas
2018English

Kewenangan Notaris Dan Ppat Dalam Proses Pemberian Hak Guna Bangunan Atas Tanah Hak Milik

Acta Comitas
2018English

Penyelesaian Terhadap Kasus Sertipikat Ganda Oleh Badan Pertanahan Nasional

JURNAL MEDIA HUKUM DAN PERADILAN
2019English

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Sebagai Perwujudan Perlindungan Hak Konsumen

Arena Hukum
2015English

Analisis Yuridis Mediasi Penal Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Terhadap Sertifikat Ganda Di Kantor Pertanahan Kota Semarang

IJCLS (Indonesian Journal of Criminal Law Studies)
2017English

Penyelesaian Sengketa Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum

Perspektif
2016English

Reduksi Kewenangan Atribusi Pemerintah Daerah Dalam Pengaturan Pemilihan Kepala Desa

Jurnal Yudisial
2018English

Kewenangan Notaris/Ppat Dalam Menerima Penitipan Pembayaran Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan

Acta Comitas
2019English

Amanote Research

Note-taking for researchers

Follow Amanote

© 2024 Amaplex Software S.P.R.L. All rights reserved.

Privacy PolicyRefund Policy