Model Harmonisasi Hubungan Wewenang Antara Kepala Desa Dengan Badan Perwakilan Desa (BPD) Dalam Pembentukan Peraturan Desa

Halu Oleo Law Review
doi 10.33561/holrev.v2i2.4512
Full Text
Abstract

Available in full text

Date
Authors
Publisher

Fakultas Hukum Universitas Halu Oleo

Related search

Efektifitas Fungsi Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) Dalam Realisasi Dana Desa (DD) Dan Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Sumenep

PUBLIC CORNER
2018English

Pergeseran Fungsi Dan Kedudukan Badan Permusyawaratan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi BPD Desa Kunjang)

Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum
2019English

Sosialisasi Terhadap Pembentukan Badan Usaha Milik Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Jurnal Karya Abdi Masyarakat
2019English

Peran Notaris Dalam Pendirian Badan Usaha Milik Desa

Recital Review
2019English

Peran Kepala Desa Dalam Menyelesaikan Konflik Antar Masyarakat Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 (Studi Kasus Di Desa Renda Kecamatan Belo Kabupaten Bima)

CIVICUS : Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
2019English

Pemberdayaan Masyarakat Desa Menggunakan Badan Usaha Milik Desa: Desa Ponggok Dan Kritik Terhadap Prestasi “Terbaik Nasional”

Jurnal Pemikiran Sosiologi
2019English

Peran Perangkat Desa Dalam Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Jurnal Akademi Akuntansi
2019English

Hubungan Antara Dukungan Sosial Dengan Kualitas Hidup Lansia Di Desa Cebongan Sleman Yogyakarta Tahun 2015

MEDIA ILMU KESEHATAN
2019English

Reduksi Kewenangan Atribusi Pemerintah Daerah Dalam Pengaturan Pemilihan Kepala Desa

Jurnal Yudisial
2018English

Amanote Research

Note-taking for researchers

Follow Amanote

© 2025 Amaplex Software S.P.R.L. All rights reserved.

Privacy PolicyRefund Policy