Mekanisme Pemberhentian Kepala Daerah Dan/Atau Wakil Kepala Daerah Menurut Undang-Undang Tentang Pemerintahan Daerah Tahun 1974-2014

AL IMARAH : JURNAL PEMERINTAHAN DAN POLITIK ISLAM
doi 10.29300/imr.v3i1.2145
Full Text
Abstract

Available in full text

Date
Authors
Publisher

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu

Related search

Pemberhentian Kepala Daerah Karena Melakukan Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang Hukum Islam

AL IMARAH : JURNAL PEMERINTAHAN DAN POLITIK ISLAM
2018English

Manajemen Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah

Jurnal Desentralisasi
2006English

Hubungan Pemerintahan Daerah Dalam Mengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD) Berdasarkan Undang-Undang 23 Tahun 2014

SIGn Jurnal Hukum
2019English

Perlindungan Mutasi Guru Dengan Berlakunya Undang-Undang No 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah

Integralistik
2019English

Dampak Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah: Studi Kasus Pengalihan Kewenangan Reklamasi Dan Pascatambang Iup Dalam Rangka Pma

Prosiding Temu Profesi Tahunan PERHAPI
2019English

Sistem Pembuktian Dalam Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada) Di Mahkamah Konstitusi

Jurnal Dinamika Hukum
2011English

Mekanisme Pengisian Jabatan Wakil Kepala Daerah (Suatu Perbandingan Antara Kabupaten Lampung Selatan Dan Lampung Tengah)

FIAT JUSTISIA
2014English

RE-EVALUASI HUBUNGAN PENGAWASAN PUSAT DAN DAERAH SETELAH BERLAKUNYA UU No. 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH

Arena Hukum
2017English

Efektifitas Undang-Undang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)

Jurnal Hukum Respublica
2018English

Amanote Research

Note-taking for researchers

Follow Amanote

© 2024 Amaplex Software S.P.R.L. All rights reserved.

Privacy PolicyRefund Policy