Dampak Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah: Studi Kasus Pengalihan Kewenangan Reklamasi Dan Pascatambang Iup Dalam Rangka Pma

Prosiding Temu Profesi Tahunan PERHAPI

doi 10.36986/ptptp.v0i0.20

Full Text

Abstract

Available in

Date

September 1, 2019

Authors

Dewi Ririn Sihotang

Jajat Sudrajat

Publisher

Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia

Related search

Hubungan Pemerintahan Daerah Dalam Mengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD) Berdasarkan Undang-Undang 23 Tahun 2014

SIGn Jurnal Hukum

2019

Indonesian

Kapasitas Pemerintahan Desa Dalam Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Di Jawa Tengah

SOSIO DIALEKTIKA

2018

Indonesian

Mekanisme Pemberhentian Kepala Daerah Dan/Atau Wakil Kepala Daerah Menurut Undang-Undang Tentang Pemerintahan Daerah Tahun 1974-2014

AL IMARAH : JURNAL PEMERINTAHAN DAN POLITIK ISLAM

2018

Indonesian

Perlindungan Mutasi Guru Dengan Berlakunya Undang-Undang No 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah

Integralistik

2019

Indonesian

Kedudukan Memorandum of Understanding (MoU) Helsinki Dalam Pembentukan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh

Petita : Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah

2018

Indonesian

Pelaksanaan Wajib Lapor Ketenagakerjaan Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

Acta Comitas

2019

Malay

Pergeseran Fungsi Dan Kedudukan Badan Permusyawaratan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi BPD Desa Kunjang)

Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum

2019

Indonesian

Penyalahgunaan Kewenangan Pejabat Pemerintahan Dan Ruang Lingkupnya Menurut Undang-Undang Administrasi Pemerintahan

Solusi

2019

Indonesian

Revitalisasi Sistem Pemerintahan Desa Dalam Perspektif Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa Di Provinsi Sumatera Barat

Jurnal HAM

2016

Indonesian

Amanote Research

Dampak Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah: Studi Kasus Pengalihan Kewenangan Reklamasi Dan Pascatambang Iup Dalam Rangka Pma

Prosiding Temu Profesi Tahunan PERHAPI

Full Text

Abstract

Date

Authors

Publisher

Related search

Hubungan Pemerintahan Daerah Dalam Mengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD) Berdasarkan Undang-Undang 23 Tahun 2014

Kapasitas Pemerintahan Desa Dalam Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Di Jawa Tengah

Mekanisme Pemberhentian Kepala Daerah Dan/Atau Wakil Kepala Daerah Menurut Undang-Undang Tentang Pemerintahan Daerah Tahun 1974-2014

Perlindungan Mutasi Guru Dengan Berlakunya Undang-Undang No 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah

Kedudukan Memorandum of Understanding (MoU) Helsinki Dalam Pembentukan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh

Pelaksanaan Wajib Lapor Ketenagakerjaan Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

Pergeseran Fungsi Dan Kedudukan Badan Permusyawaratan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi BPD Desa Kunjang)

Penyalahgunaan Kewenangan Pejabat Pemerintahan Dan Ruang Lingkupnya Menurut Undang-Undang Administrasi Pemerintahan

Revitalisasi Sistem Pemerintahan Desa Dalam Perspektif Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa Di Provinsi Sumatera Barat