Dampak Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah: Studi Kasus Pengalihan Kewenangan Reklamasi Dan Pascatambang Iup Dalam Rangka Pma

Prosiding Temu Profesi Tahunan PERHAPI
doi 10.36986/ptptp.v0i0.20
Full Text
Abstract

Available in full text

Date
Authors
Publisher

Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia

Related search

Hubungan Pemerintahan Daerah Dalam Mengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD) Berdasarkan Undang-Undang 23 Tahun 2014

SIGn Jurnal Hukum
2019English

Mekanisme Pemberhentian Kepala Daerah Dan/Atau Wakil Kepala Daerah Menurut Undang-Undang Tentang Pemerintahan Daerah Tahun 1974-2014

AL IMARAH : JURNAL PEMERINTAHAN DAN POLITIK ISLAM
2018English

Kapasitas Pemerintahan Desa Dalam Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Di Jawa Tengah

SOSIO DIALEKTIKA
2018English

Perlindungan Mutasi Guru Dengan Berlakunya Undang-Undang No 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah

Integralistik
2019English

Pergeseran Fungsi Dan Kedudukan Badan Permusyawaratan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi BPD Desa Kunjang)

Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum
2019English

Kedudukan Memorandum of Understanding (MoU) Helsinki Dalam Pembentukan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh

Petita : Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah
2018English

Pelaksanaan Wajib Lapor Ketenagakerjaan Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

Acta Comitas
2019English

Revitalisasi Sistem Pemerintahan Desa Dalam Perspektif Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa Di Provinsi Sumatera Barat

Jurnal HAM
2016English

Kesiapan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis Dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean

FIAT JUSTISIA
2017English

Amanote Research

Note-taking for researchers

Follow Amanote

© 2024 Amaplex Software S.P.R.L. All rights reserved.

Privacy PolicyRefund Policy