Pembalikan Beban Pembuktian Sebagai Kebijakan Hukum Pidana Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi

Jurnal Hukum Respublica
doi 10.31849/respublica.v17i1.1449
Full Text
Abstract

Available in full text

Date
Authors
Publisher

Universitas Lancang Kuning

Related search

Penafsiran Hakim Terhadap Ketentuan Pidana Minimum Khusus Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi

Jurnal Hukum dan Peradilan
2018English

Pemberhentian Kepala Daerah Karena Melakukan Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang Hukum Islam

AL IMARAH : JURNAL PEMERINTAHAN DAN POLITIK ISLAM
2018English

Kebijakan Hukuman Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam

JURNAL ILMIAH ADVOKASI
2019English

Sifat Melawan Hukum Dalam Tindak Pidana Korupsi

Jurnal Jatiswara
2018English

Obstruction of Justice Dalam Pasal 21 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Media Iuris
2020English

Pidana Bersyarat Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Fikih

Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam
2015English

Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Dalam Rangka Penangulangan Tindak Pidana Malpraktik Kedokteran

LAW REFORM
2010English

Pembangunan Penegakan Hukum Pidana Yang Mengefektifkan Korporasi Sebagai Subjek Tindak Pidana Korupsi

FIAT JUSTISIA
2016English

Sistem Pembebanan Pembuktian Terbalik Pada Tindak Pidana Korupsi

Arena Hukum
2012English

Amanote Research

Note-taking for researchers

Follow Amanote

© 2025 Amaplex Software S.P.R.L. All rights reserved.

Privacy PolicyRefund Policy