Kedudukan Memorandum of Understanding (MoU) Helsinki Dalam Pembentukan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh

Petita : Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah

doi 10.22373/petita.v3i1.4015

Full Text

Abstract

Available in

Date

December 10, 2018

Authors

Qonita Royani Salpina

Publisher

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

Related search

Kapasitas Pemerintahan Desa Dalam Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Di Jawa Tengah

SOSIO DIALEKTIKA

2018

Indonesian

Perbandingan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak Dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Dalam Pemeriksaan Perkara Anak Di Pengadilan Anak

FIAT JUSTISIA

2015

Indonesian

Sosialisasi Terhadap Pembentukan Badan Usaha Milik Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Jurnal Karya Abdi Masyarakat

2019

Indonesian

Implikasi Penerapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak

Hukum dan Masyarakat Madani

2017

Malay

Kedudukan Saksi Instrumentair Akta Notaris Dalam Kaitannya Dengan Pasal 16 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

Acta Comitas

2016

Indonesian

Dampak Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah: Studi Kasus Pengalihan Kewenangan Reklamasi Dan Pascatambang Iup Dalam Rangka Pma

Prosiding Temu Profesi Tahunan PERHAPI

2019

Indonesian

Tinjauan Hukum Mahkamah Konstitusi Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian

Sovereign: Jurnal Ilmiah Hukum

2020

Indonesian

Analisa Yuridis Tentang Status Kewarganegaraan Anak Hasil Perkawinan Campuran Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Indonesia

Solusi

2019

Indonesian

Pergeseran Fungsi Dan Kedudukan Badan Permusyawaratan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi BPD Desa Kunjang)

Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum

2019

Indonesian

Amanote Research

Kedudukan Memorandum of Understanding (MoU) Helsinki Dalam Pembentukan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh

Petita : Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah

Full Text

Abstract

Date

Authors

Publisher

Related search

Kapasitas Pemerintahan Desa Dalam Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Di Jawa Tengah

Perbandingan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak Dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Dalam Pemeriksaan Perkara Anak Di Pengadilan Anak

Sosialisasi Terhadap Pembentukan Badan Usaha Milik Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Implikasi Penerapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak

Kedudukan Saksi Instrumentair Akta Notaris Dalam Kaitannya Dengan Pasal 16 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

Dampak Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah: Studi Kasus Pengalihan Kewenangan Reklamasi Dan Pascatambang Iup Dalam Rangka Pma

Tinjauan Hukum Mahkamah Konstitusi Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian

Analisa Yuridis Tentang Status Kewarganegaraan Anak Hasil Perkawinan Campuran Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Indonesia

Pergeseran Fungsi Dan Kedudukan Badan Permusyawaratan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi BPD Desa Kunjang)